Ini Harapan Menkeu Terhadap APIP Untuk Pengelolaan Keuangan Negara
By Admin
nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara, terutama pada sisi menjaga akuntabilitas dan memberikan feedback memperbaiki perencanaan.
"APIP adalah bagian yang tidak terpisahkan dan penting, sama pentingnya dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntabilitas dan feedback kembali pada perencanaan," jelas Menkeu.
Hal ini dinyatakannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Peran APIP Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pengawalan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di aula Djuanda Gedung Juanda I Kementerian Keuangan pada Kamis, (27/09).
Tujuan acara ini untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman APIP (K/L/D) terkait Panduan Pengawasan Penerimaan Negara Belanja Pemerintah dan Panduan Pengawasan PNBP bagi APIP K/L.
Acara ini memiliki 3 topik yaitu penerimaan pajak di dalam belanja negara, kedua adalah PNBP, ketiga revaluasi aset. Ketiga topik tersebut menyatakan bagaimana dan apa yang bisa dilakukan APIP untuk bisa mengatasi permasalahan di tiga bahasan tersebut.
Untuk itu, Menkeu berpesan kepada APIP agar tidak hanya membangun kesadaran (awareness) tapi juga membangun sistem informasi data sehingga memudahkan Ditjen Pajak mengambil porsi pajak dari belanja negara.
"Permudah dengan sistem. Itu kan sesuatu yang tidak sulit? Tapi kita sering tidak cukup detail untuk bersinergi. Informasi itu ada dan selalu dikumpulkan namun tidak dibagi ke institusi yang memiliki kepentingan untuk menjaga keuangan negara," kritik Menkeu.
Sebenarnya, Sistem Informasi (SI) telah banyak dibuat seperti di lingkungan Kementerian Keuangan ada MPN untuk Perbendaharaan, di Perpajakan ada CORE system, di Penganggaran ada IT, Kekayaan Negara punya SIMAK, dengan daerah SIKD, termasuk di APIP juga punya sistem informasi. Namun, Menkeu menyayangkan analisa dari big data yang belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, Menkeu ingin semua institusi memperhatikan dan berinvestasi pada orang dengan pekerjaan analisa data agar mampu menciptakan feedback yang makin baik.
"Kita punya sistem informasi, mengisi informasi, substansi, konten, banyak. Tapi yang membaca dan menganalisa sedikit. Jadi, kita hidup di atas data yang begitu besar. Jadi, saya ingin semua institusi kembali memperhatikan, menginvestasikan banyak orang yang menganalisa data dan informasi secara teliti, analis dan intellectual thinkingnya. Karena hanya dengan kita mampu membaca ini, kita mampu menciptakan feedback yang makin baik," pungkasnya. (p/ab)